Sulitnya Larang-Melarang Buku

Posted on 15 April 2010. Filed under: Blogstop |

Sektor ekonomi pada industri penerbitan buku bukan hanya menyumbang sisi finansial Negara, melainkan juga kecerdasan berpikir dan berolah rasa masyarakat bangsa. Sumbangan itu muncul dari buku yang baik. Buku yang baik, selain berfungsi sebagai penyumbang ekonomi, juga berkorelasi pada penciptaan lapangan kerja. Namun, sumbangsih yang tak kentara timbul, lantaran nilai rupiah yang dihasilkan belum signifikan dengan roda ekonomi makro.

Pada kenyataannya, tetaplah penerbitan buku bergerak sebagai industri penerbitan yang dianggap kurang signifikan. Seharusnya, peran Pemerintah RI menempatkan sektor penerbitan buku pada peringkat yang tinggi. Tak usah terlalu dicemaskan kalau isi penerbitan buku mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat. Toh masyarakat sendiri sudah dapat memutuskan manakah isi pernyataan yang mengganggu ketenteraman hatinya. Lantas, bagaimanakah industri penerbitan menyikapi larang-melarang penerbitan yang dianggap kontroversial?

Buku-buku yang inspiratif jadi langka.
Sebetulnya tanpa ditetapkan oleh Pemerintah RI dari pihak penerbit ada kebijakan, mana isi naskah yang boleh diterbitkan mana yang dilarang. Kebijakan ini lebih menggarisbawahi aspek kesadaran moral bahwa produk penerbitan sebagai karya intelektual. Ada aspek berpikir dan berolah rasa dari penulis, penerbit, pembaca, dan pemerhati.

Ketika produk penerbitan dipilih oleh redaksi atau pemasaran buku untuk diterbitkan, ia akan otomatis ditujukan kepada pembaca. Jenis pembaca yang bagaimana sasarannya, kenapa sasarannya kepada pembaca tertentu, dan siapa yang sejak awal sudah ditetapkan sebagai sasaran pembaca. Percuma saja menerbitkan buku jika tanpa sikap baik dan tujuan spesifik kepada pembaca. Ia akan mubazir. Waktu, tenaga, biaya tertentu yang dialokasikan menjadi sia-sia belaka.
Buku yang baik menjadi langka.
Di dalam rumah tangga keluarga inti juga berlaku, pihak kepala keluarga bertindak dengan memberi perhatian etis. Ada anak yang bertanya kepada bapaknya, kenapa anak yang satu mendapat hadiah kenaikan kelas, lalu kenapa anak yang lain tanpa hadiah? Jawaban atas pertanyaan itu dapat diperpanjang lagi dengan pertanyaan, kenapa si Mira mendapat izin bermain, sedangkan si Ali mendapat larangan keluar main dengan teman-temannya? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi sederhana karena kebijakan orang tua gampang diketahui alasan pelarangannya.
Buku yang mencerahkan menjadi langka.
Akan tetapi, di dalam pemerintahan RI, kejaksaan dianggap sebagai lembaga yang berwewenang mengatur pelarangan buku. Pasal-pasalnya antara lain bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, rencana pembangunan jangka panjang, komunisme, marhaenisme, dan leninisme. Unsur lain yang berkenaan dengan larangan peredaran buku, kalau isi pernyataannya dianggap merusak kesatuan dan persatuan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan, merusak akhlak, dan memberi kesan anti-Tuhan, antiagama.
Larang-melarang buku mengganggu hak pembaca.
Betapa banyaknya ayat-ayat pelarangan justru membuat kebijakan jauh dari kesan efektif. Tolok ukurnya menjadi kabur. Alasan utamanya ketika dioperasionalisasikan oleh pengambil kebijakan, otomatis aspek pelarangan dapat berbeda tafsirannya.***

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: