Prof. Dr. H. E. Zaenal Arifin, M.Hum.: Penyuntingan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Posted on 25 Mei 2007. Filed under: Bahasaku-Bahasamu |

Pertanyaan utama bunyinya, apakah bahasa pendamping yang menjadi rujukan anggota DPR?

 

Jawaban atas pertanyaan itu bagi Pak Zaenal, panggilan akrab Zaenal Arifin ternyata anggota DPR berpegang teguh pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang notabene, menurut para pendamping bahasa sarat dengan berbagai kasus kesalahan, seperti kesalahan penyusunan kalimat, kesalahan pembentukan kata, kesalahan pemilihan kata, dan kesalahan penggunaan tanda baca. “Pusat Bahasa harus berupaya bekerja sama dengan pihak DPR agar diizinkan melakukan penyuntingan aspek kebahasaan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tegas dosen linguistik fakultas sastra, Universitas Nasional sejak 2004 sampai sekarang itu mantap.

 

Pengarang buku “Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah” cetakan keenam dari penerbit Grasindo itu menambahkan, tujuan penyuntingan undang-undang agar dalam penanganan berbagai berbagai RUU ke depan terdapat kesepahaman antara pendamping bahasa dan anggota DPR. “Jika pemakaian bahasa dalam undang-undang itu tidak direvisi, dapat diduga bahwa kondisi kebahasaan dalam peraturan perundang-undangan apa saja pada masa-masa yang akan datang akan tetap karut-marut yang penuh ketidaktertiban karena sumber pijakannya sarat dengan kesalahan,” tutur Pak Zaenal.

 

Pak Zaenal yang dilahirkan di Tasikmalaya, 28 Maret 1948 ini menandaskan, sebagian anggota DPR dalam pembahasan berbagai RUU berlindung di balik alasan “ini bahasa hukum”, “ini pembahasan undang-undang”, “tidak mungkin undang-undang tunduk pada dokumen yang kedudukannya lebih rendah”, yaitu SK Presiden No. 57 tahun 1972 tentang Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan. “Memang betul, dari segi hierarki perundang-undangan kedudukan SK Presiden di bawah undang-undang, tetapi dari segi substansi justru sebaliknya, yakni dokumen apa pun, termasuk berbagai undang-undang dan UUD 1945 sekalipun (yang diamendemen) harus tunduk dan takluk pada kaidah bahasa yang tertuang dalam SK Presiden tahun 1972,” jelas Pak Zaenal pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Linguistik dalam Bidang Morfologi dan Sintaksis, Kamis 12/4 sambil memberi contoh hingga saat ini para narasumber bahasa untuk RUU di DPR belum mampu meyakinkan anggota legislatif bahwa kalimat penutup setiap RUU itu salah karena tidak bersubjek dan pengapitalannya bertentangan dengan kaidah ejaan.

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: