Etika Wartawan yang Roboh

Ciri khas suatu organisasi profesi adalah eksistensi kode etik profesinya. Semua profesi, terutama yang menyangkut kepentingan atau keselamatan umum, harus memiliki etika profesi. Dokter, hakim, advokat, polisi, jaksa, dan wartawan adalah beberapa dari profesi yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat jika tidak dibatasi oleh etika, demikian Albert Kuhon, dosen FISIP Universitas Pelita Harapan menuliskan pendapat “Robohnya Etika Wartawan”, koran Tempo, Selasa 19/6.  Tulisan itu melengkapi soal prinsip hidup berbagi antara sesama pewarta. Sebagaimana yang saya ketahui, ia wartawan yang mumpuni. 

Etika adalah ukuran moralitas yang menggambarkan layak atau tidaknya tindakan profesional.  Kode etika profesi bertujuan melindungi kepentingan konsumen, katanya, seraya menambahkan, narasumber bahkan wartawan sendiri selaku penyandang profesi. “Pelanggaran berat terhadap etika profesi dapat menyebabkan seseorang dinilai tidak layak menyandang profesi tertentu dan dapat dipecat dari organisasi profesinya.”

Menurut Albert Kuhon, memang masih ada juga mencoba membolehkan wartawan menerima imbalan dari narasumber. “Asalkan tetap independen” begitu dalihnya, dan tidak terikat. “Ada juga yang tidak tahu malu, menerima undangan serta menerima bingkisan dari pengundang tapi tidak menyiarkan atau mempublikasikan hasil liputannya dengan berdalih seperti itu.”

Kenyataannya, semua kode etika profesi organisasi kewartawanan di Indonesia cuma slogan kosong. Pemecatan dari organisasi profesi tidak berdampak apa-apa. Dipecat dari organisasi profesi yang satu, seorang wartawan bisa menjadi anggota pada organisasi kewartawanan yang lain. Bahkan bisa menjadi pengurus atau pengurus harian di tempatnya yang baru!

Momentum terbongkarnya kasus wartawan menerima uang dari dana nonbujeter Departemen Kelautan harus betul-betul kita manfaatkan, kata Albert Kuhon, sembari menambahkan pesan, mari kita sama-sama membersihkan nama baik wartawan Indonesia. “Dan menegakkan kembali etika profesi kewartawanan.”